Guru PNS Minim, DPRD Prihatin

Guru PNS Minim, DPRD Prihatin

SOREANG – Beberapa Sekolah di Kabupaten Bandung mengeluhkan minimnya tenaga pendidik PNS. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung harus mengambil sikap untuk mendorong program pemerintah Kabupaten Bandung dalam program peningkatan sumber daya manusia (SDM) sektor pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Komisi D Osin Permana, mengatakan selama ini program pertama pemerintah kabupaten bandung disektor peningkatan sumber daya manusia (SDM). Salah satunya SDM sektor pendidikan tersebut yaitu, intinya tenaga pendidik atau guru.

“Selama ini, kami banyak menerima aspirasi minimnya tenaga pendidikan dari beberapa sekolah yang ada di wilayah kabupaten Bandung. khususnya yang berstatus PNS, memang Guru di dinas pendidikan masih terbatas baik di sekolah dasar atau SMP,” Kata Osin Permana saat ditemui wartawan usai kegiatan Reses di Desa/Kecamatan Cimaung kemarin,(29/8)

Menurutnya karena keterbatasan tenaga PNS, maka beberapa sekolah terpaksa melakukan rekrutmen tenaga honorer untuk mendorong pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Sehingga sekolah membutuhkan dorongan penambahan anggaran untuk memenuhi insentif guru hohor.

“Nah guru honor ini, kan masih mengeluhkan tentang kurangnya pendapatan

untuk menutupi kebutuhan hidup mereka. Oleh sebab itu, diperlukan konsen bersama bagaimana memikirkan kehidupan guru honor itu. Salah satunya kita dorong, untuk peningkatan Dana Biaya Oprasional Sekolah Daerah (BOSD),” kata Osin

Dirinya menambahkan Karena selama ini alokasi yang diperuntukan untuk insentif guru honor dari dana BOS pusat hanya 15% dibagi berapa bulan. Sehingga alokasinya masih jauh dari cukup, perbulan insentif honorer selama ini masih di bawah Rp 500 ribu perbulan. Oleh karena itu, dewan akan dorong dari alokasi dana Bos Daerah untuk menutupinya.

“Dengan ditingkatkan dana BOS daerah inilah yang nantinya dialokasikan untuk pokok

utamanya guru honorer,” akunya

Memang selama ini Dinas Pendidikan paling besar menyerap alokasi APBD kabupaten bandung bidang belanja pegawai, untuk alokasi belanja langsung dan pisik masih kecil.

“Saya lihat anggaran pendidikan masih tinggi disektor pembangunan inflastruktur. Kalau pak bupati ingin konsen dalam peningkatan SDM, ya harus konsen pada dunia pendidikan,” tukas Osin

Disinggung untuk dorongan agar mengangkat tenaga honorer menjadi PNS, dirinya menjelaskan

itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Walaupun demikian, tentu saja DPRD Kabupaten Bandung harus mendorong, pemerintah pusat untuk bisa mengakat guru honorer yang sudah masuk K1 atau K2 Negeri dan tidak lepas untuk memperhatikan guru honor yang ada di sekolah swasta.

 

Sumber :

https://nashatakram.net/